Section

BAB IX
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal2T

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 28

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan dinas dan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan Gubernur.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 28, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
4. Pembinaan Unit Perlaksana Teknis Dinas
5. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungslonal;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Parlwisata terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :

     a. Sub Bagian Umum
     b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
     c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari :

     a. Seksi Objek Wisata
     b. Seksi Pengembangan Event Daya Tarik Pariwisata
     c. Seksi Sarana Rekreasi dan Hiburan Umum

4. Bidang Pemasaran, terdiri dari :

     a. Seksi Analisa Pasar
     b. Seksi Promosi
     c. Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

5. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

     a. Seksi Kesenian
     b. Seksi Budaya dan Nilai-nilai Tradisional
     c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

6. Bidang Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata, terdiri dari :

     a. Seksi Usaha Pariwisata
     b. Seksi Aneka Wisata dan lnvestasi Pariwisata
     c. Seksi Standarisasi Pariwisata

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis Dinas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tertera pada Lampiran 7 Peraturan Daerah ini.
Uraian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.